“Sumur Bor Peternakan Ayam Diprotes”
Warga Kalaparea Pertanyakan Perizinan
Nagrak, Puncak
Keberadaan Sumur bor milik sebuah peternakan ayam petelur milik warga keturunan berinisial IP di pertanyakan warga Kp. Pawenang Desa Angarudin, Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, pasalnya warga menduga aktifitas penyedotan air bawah tanah tersebut belum memiliki izin dari Dinas terkait, seperti dituturkan salah seorang ketua RW desa setempat berinisial Dd ketika ditemui wartawan Koran ini Selasa (9/1) lalu.
Menurut Dd dirinya selaku warga sekaligus ketua RW merasa dibokong oleh pihak peternakan yang meminta tanda tangan warga, sepengetahuannya tandatangan warga tersebut dikumpulkan untuk menempuh perizinan pembuatan peternakan ayam petelur seluas kurang lebih 5 hektar, dan bukan untuk pembuatan sumur bor. “Tau-tau sudah ada sumur bor dibangun, saya kira tadinya tandatangan tersebut untuk pembuatan peternakan saja” ungkap nya.
Keterangan Dd diperkuat dengan pernyataan salah seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan namanya dikorankan, kepada Koran ini mengungkapkan bahwa proses perizinan sumur bor tersebut melibatkan Sekertaris Kecamatan Nagrak H. Didi, menurut dugaan sumber Sekmat diduga sudah menerima sejumlah uang dari perusahaan untuk proses pembuatan izin. “Sejak awal pihak perusahaan mempercayaan hal ini kepada sekmat, untuk pembuatan sumur tersebut disinyalir untuk proses tersebut pihak perusahaan mengeluarkan sejumlah uang ” tutur sumber.
Dalam pantauan wartawan koran ini selasa kemarin, di lokasi peternakan sudah berdiri sebanyak dua titik lokasi sumur bor yang menurut keterangan sejumlah pekerja proyek sumur bor tersebut memiliki kedalaman sekira 70 meter dan 120 meter, dan sudah beroperasi dengan kualitas air yang memadai. Ketika wartawan mencoba mewawancarai H. Didi, Sekmat Kecamatan Nagrak yang bersangkutan tidak ada ditempat. Dalam wawancara via telpon dengan Camat Nagrak Dedi Kardiman menuturkan pihaknya telah melakukan teguran terhadap pihak peternakan.
“Informasi dari anda (Wartawan. Red) langsung kami tindak lanjuti, termasuk menanyakan hal ini pada sekmat, menurut keterangan yang bersangkutan proses izin masih dalam proses” tuturnya , ditambahkan camat pihaknya mengaku sudah melakukan pengajuan izin tersebut pada Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) namun dikarenakan masih ada berkas yang kurang, proses pembuatan terpaksa ditangguhkan.
Plh Bidang Perizinan Distamben Kabupaten Sukabumi Ahmad Arief ketika dikonfirmasi wartawan diruang kerjanya, Rabu (10/1) kemarin, ia membantah keterangan camat tersebut, sepengetahuan Arief pihanya hanya pernah mendapat laporan pembuatan sumur bor tanpa izin di daerah nagrak medio Agustus 2006, saat itu pihaknya beserta pihak kecamatan langsung menghentikan aktifitas disana, sampai saat ini belum ada lagi proses pengajuan perizinan, “Kami tadinya mengira disana tidak ada aktifitas pembuatan sumur bor karena sempat dihentikan agustus tahun lalu, kalau sudah beroperasi jelas itu sudah menyalahi aturan yang berlaku” ungaknya.
Proses perizinan mutlak harus ditempuh tambah Arif, mengingat secara tekhnis pihak pertambangan lebih menguasai, mengingat kendati sumberdaya air tanah adalah sumberdaya alam yang terbarukan, tetapi stabilitas sumberdaya airnya harus tetap terjaga, “jangan sampai penyedotan melebihi kapasitas gelontoran air di tempat didirikannya sumur bor” tutup Arief mengakhiri wawancara dengan Puncak. (Alamsyah)

Kadis Binamarga Kabupaten Sukabumi Geram
Menyoal Proyek Tanpa Papan Nama
Sukabumi, Puncak
Maraknya proyek tanpa papan nama di beberapa wilayah di Kabupaten Sukabumi khususnya yang terangkum dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun anggaran 2006 yang baru dilaksanakan awal tahun ini tak urung membuat Kepala Dinas Binamarga H. Wawan Witarnawan geram, pasalnya hal tersebut secara terang-terangan telah menodai transparansi kepada publik, dan menyalahi spek tekhnis keproyekan.
Ditemui Harian ini di ruang kerjanya Selasa (9/1) lalu, Wawan mengungkap pihaknya telah bekerja ekstra keras menyikapi masukan dari wartawan terkait hal tersebut, bahkan dirinya mengaku sudah mengintruksikan kepada tiap cabang dinas untuk memantau perkembangan proyek dimasing-masing wilayahnya, “Hal ini menjadi prioritas utama pihak kami, dan kekurangan ini akan kami perbaiki untuk selanjutnya tidak akan terulang kembali” tegas Wawan.
Tidak adanya papan nama proyek di lokasi menimbulkan kesan jalannya pengerjaan proyek tersebut tidak transparan dan tertutup, hal ini otomatis menimbulkan kecurigaan beberapa kalangan masyarakat yang turut memantau perkembangan proyek tersebut, sebut saja Dudi (27), warga Kecamatan Caringin Kabupaten Sukabumi ketika ditemui di lokasi pembangunan jembatan Cisungapan, Ds Cikembang, menurut Dudi akibat papan proyek tidak terpasang dirinya mengaku aneh, awal tahun proyek tersebut baru dilaksanakan, “Anggarannya dari mana saya tidak tahu, kok tahu-tahu ada proyek, setahu saya persiapannya sudah sejak lama tapi baru dilaksanakan awal tahun ini, kalau saja ada papan nama, kami kan jadi tahu, berapa nilainya dan berapa lama pengerjaan dan besaran biayanya” tegas Dudi.
Berbekal data yang dimiliki wartawan Selasa (9/1) lalu, mencoba memantau beberapa lokasi proyek, yang ada di wilayah Kecamtan Caringin yang tidak terpasang papan nama diantaranya adalah Pembangunan Jembatan Cisungapan Ds Cikembang senilai 235 juta, dan Peningkatan ruas jalan Coblong Cipuntang Ds Talaga senilai 200 juta semuanya bersumber dari anggaran ABT Tahun 2006. (Alamsyah)



Ruas Jalan Cijalingan Rusak Parah
Masyarakat Minta Perhatian Dinas Terkait
Cantayan, Puncak
Ruas jalan penghubung beberapa desa diantaranya Cijalingan-Cisande dan Cibalung di Kecamatan Cantayan Kabupaten Sukabumi mengalami kerusakan cukup parah, selain dikarenakan saluran pembuangan air hujan yang minim, ruas jalan tersebut juga ada yang berbatasan dengan bukit-bukit kecil yang rawan longsor, hal ini dikeluhkan beberapa warga desa setempat, ketika ditemui Harian ini Rabu (10/1) kemarin.
Yosep (27), warga desa cijalingan mengaku resah dengan parahnya kerusakan jalan di desanya tersebut, hal ini cukup mengkhawatiran karena ruas jalan tersebut sering dialui sarana transportasi ojek yang membawa anak sekolah. “Di lokasi jalan ini terdapat SMPN Cantayan yang siswanya mencapai ratusan orang, sarana satu-satunya untuk mencapai sekolah tersebut adalah motor ojek, seringnya mereka (ojek) berseliweran menimbulkan kekhawatiran terjadi kecelakaan akibat ruas jalan yang kurang representatif” ungkapnya.
Ungkapan salah seorang warga tersebut juga dibenarkan oleh wakil organisasi pengojek setempat, Udep (30) pihaknya sangat membutuhkan adanya perhatian dari institusi terkait menyoal permasalahan jalan rusak ini, “Saya berharap dengan ditulisnya berita kebutuhan warga cijalingan akan jalan yang mulus segera direalisasikan oleh dinas di abupaten Sukabumi” ungkap Udep Singkat ditambahkannya sudah beberapa tahun tidak ada proyek yang dilaksanakan walau sekedar untuk penambalan jalan. (Alamsyah)